PENGELOLAAN PEGADAIAN dan LEASING

PEGADAIAN
Pengertian gadai atau Perusahaan Umum Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut.
 Gadai
Menurut kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang ysng berutaang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yagn berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 Perusahaan Umum Pegadaian
Adalah satu – satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah member pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi.

Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing – masing anggota dewan direksi adalah 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Disamping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, Perum Pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan pengawas juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan Perum Pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan Negara. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usuk Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh Direktorat Jenderal.

Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Pegadaian yaitu :
a. Penghimpunan dana
Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari:
1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
2. Dana jangka pendek sebagian besaradalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
3. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang)
4. Penerbitan obligasi
5. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1963 sebesar Rp 25 milyar dan penerbitan yang ke dua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 milyar, sehingga sampai dengan tahun 1994 total oblligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 milyar.
6. Modal sendiri
b. Penggunaan Dana
Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut:
1. Uang kas dan dana likuid lain
Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti: Kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.
2. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris
Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain berupa tanah, kantor atau bangunan, computer, kendaraan, dan lain-lain.
3. Pendaan kegiatan operasional
Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk: Gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.
4. Penyaluran dana
Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah.
5. Investasi lain
Kelebihan dana (Idle fund), yang belum perlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dan ditamankan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.
c. Produk dan Jasa Perum Pegadaian
Berikut ini akan dijelaskan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat:
1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Penafsiran nilai barang
3. Penitipan barang
4. Jasa lain
Kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti:
a. Penjualan koin emas ONH
b. Krasida
c. Kreasi
d. Kresna
e. Galeri 24

LEASING
Beberapa pengertian sewa guna usaha atau dikenal dengan istilah leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber adalah sebagai berikut:
Menurut Finansial Accounting Standart Board (FASB 13)
Leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.
Menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep.122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/KPB/I/74 tanggal 7 Januari 1974.
Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Pada prinsipnya leasing mengandung pengertian yang sama, yaitu memiliki unsur-unsur:
a. Pembiayaan perusahaan
b. Penyediaan barang-barang modal
c. Jangka waktu tertentu
d. Pembayaran berkala
e. Adanya hak pilih atau hak opsi
f. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama



A. Mekanisme Leasing
Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan empat pihak yang berkepentingan, antara lain:
1. Lessor
Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Dalam Finance Lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.
2. Lessee
Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan peralatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan.
3. Pemasok
Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh leasor. Dalam finance lease, pemasok langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak leasor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik secara tunai maupun secara berkala.
4. Bank atau kreditor
Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor.

B. Penggolongan Perusahaan Leasing
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan leasing dapat digolongkan kedalam 3 kelompok, antara lain:
1. Independent leasing company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing dimana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakali. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan leasing, adalah bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang disebut sebagai lessor independen.
2. Captive Lessor
Sering juga disebut two party lessor yang melibatkan dua pihak yaitu:
 Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary)
 Pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang
Captive lessor akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi penjualan dengan menggunakan pembiayaan teradisional.
3. Lease Broker atau Packager berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing.


Referensi:
Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba empat.